opto lihat situs sponsor

Kamis, 19 Oktober 2017  
 
  LIPI
depan
database
database
artikel
kegiatan
situs
info
publikasi
e-data
buku
kontak
  Forum informasi berita :

berita dana lowongan teknis

Tanggapan atas pesan yang sedang dibaca bisa dilakukan melalui sarana pengiriman pesan yang ada di bagian bawah.

» Lihat daftar pesan di forum informasi berita
» Tulis pesan baru di forum informasi berita

  • PESAN DAN TANGGAPAN :

    Kontrak Sosial Iptek oleh Kusmayanto Kadiman
    Oleh : PR Bdg
    Kamis, 17 Maret 2005 (06:36 WIB) dari IP 202.153.239.74

    TAK lama seusai Perang Dunia II, Vannevar Bush, seorang perumus kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) Amerika Serikat (AS), merekomendasikan suatu "kontrak sosial" bagi sains dalam dokumennya "The Endless Frontier" (1945). Kontrak sosial ini mengatur hubungan antara kaum saintis (knowledge producer) dan masyarakat luas (knowledge user). Yang mendasari visi Bush adalah asumsi bahwa proses inovasi berlangsung satu arah yang berhulu di riset dasar (oleh saintis), kemudian menuju ke riset terapan, pengembangan teknologi, dan berhilir pada pemanfaatan oleh user. Atas dasar ini, Bush menyarankan pemisahan yang tegas (demarkasi) antara kaum saintis dan masyarakat luas. Pemikiran Bush ini berlatar belakang keberhasilan kebijakan Kantor Riset dan Pengembangan Saintifik AS di masa Perang Dunia II.

    Tetapi, asumsi bahwa inovasi merupakan proses satu arah mendapat banyak kritik dan koreksi. Berbagai temuan dalam dekade terakhir menegaskan bahwa inovasi melibatkan proses hulu-->hilir dan hilir-->hulu secara serentak dan sinambung, serta membutuhkan berbagai disiplin keilmuan melampaui (beyond) ilmu-ilmu kealaman dan teknologi. Terlebih lagi, makin disadari bahwa alih pengetahuan saintifik dari produser ke konsumen/pengguna, membutuhkan investasi besar, berbagai jenis instrumentasi dan keterampilan, sehingga membuat pengetahuan saintifik tidak sepenuhnya bersifat non-rival dan non-excludable (sifat-sifat utama dari public goods). Temuan-temuan ini memunculkan pertanyaan baru tentang "ekonomi sains", yaitu tentang hubungan-hubungan baru antara produser, distributor dan konsumen pengetahuan saintifik yang memungkinkan terciptanya nilai sosio-ekonomik.

    Bukan saja landasan bagi demarkasi antara saintis dan non-saintis menjadi goyah, pemisahan antara hard sciences (ilmu-ilmu alam kuantitatif dan teknologi) dan soft sciences (ilmu-ilmu sosial kualitatif dan humanitas) juga makin dipandang tidak relevan. Pemenang Nobel untuk Fisika, Prof. Murray Gell-Mann, dalam "The Quark and The Jaguar," (1991) menuturkan, "Terdapat jurang pemisah sangat lebar antara fisika fundamental dan upaya-upaya saintifik yang lain. Partikel elementer tidak memiliki individualitas. Berlawanan dengan ini, linguistik, sejarah berkenaan dengan entitas individual." Fenomena mental ataupun fenomena sosial-politik, menurut Prof. Gell-Mann, tidak bisa diterangkan dengan hukum-hukum universal matematika dan fisika, dan karenanya memerlukan pendekatan-pendekatan yang khusus dan khas.

    Dalam masyarakat global yang makin intensif dalam pengembangan dan pemungsian teknologi, serta makin ekstensif dalam pergaulan antarbangsa dan persaingan industri, ilmu-ilmu sosial dan humanitas menghadapi tantangan baru untuk bisa menjelaskan ko-evolusi teknologi dan masyarakat, dan untuk bisa turut membangun iklim yang demokratis bagi penentuan arah dan pilihan-pilihan dalam kebijakan iptek. Di awal 1990-an di Eropa dan AS, kesadaran demikian telah memicu tumbuh-berkembangnya bidang-bidang multidisiplin baru di bawah payung keilmuan Science & Technology Studies, dan pusat-pusat riset multibangsa seperti Infonomics di Belanda. Kajian multidisiplin ini memandang lintasan perkembangan sains dan teknologi sebagai fenomena kompleks, yang di samping berdimensi teknis, juga berdimensi sosial, politik, dan kultural.

    **

    PEMERINTAH Republik Indonesia di tahun 1962 membentuk Kementrian Urusan Riset Nasional Republik Indonesia, sebagai antisipasi terhadap Kebijakan Pembangunan Semesta 8 Tahun (1961-1968). Pada Kabinet Pembangunan II tahun 1978, kantor Menteri Negara Riset berubah menjadi Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi. Dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 5 disebutkan, "Pemerintah memajukan iptek dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan bangsa."

    Dalam kaitannya dengan ini Kementrian Riset dan Teknologi (KRT) diberi tugas untuk merumuskan kebijaksanaan, melakukan koordinasi, dan melaksanakan pengelolaan pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi. KRT saat ini didukung oleh tujuh Lembaga Penelitian Non Departemen (LPND), yaitu: LIPI, Lapan, Bakosurtanal, Batan, BSN, Bapetan, dan BPPT. Selain itu, terdapat lembaga iptek non LPND yaitu Dewan Riset Nasional, Lembaga Eijkman, Puspiptek, Agro Techno Park, dan Pusat Peragaan Iptek (PP Iptek).

    Sepanjang tahun 2004, telah tercapai sejumlah prestasi yang sangat membanggakan seperti aplikasi teknologi DNA (oleh Laboratorium Forensik DNA Lembaga Eijkman) untuk mengidentifikasi korban dan pelaku terorisme, penemuan pepaya kecil super sweet IPB-1 dan pepaya besar IPB-2 (melalui RUSNAS), penemuan bibit padi unggul padi sawah Atomita I-IV (oleh Batan) di Cilosari, Woyla, Merauke, dan teknologi pengawetan bahan pangan. Bakosurtanal telah sukses menemukan Vektor Medan Laju Percepatan Gerakan Lempeng Tektonik Aktif di wilayah Indonesia dan membuat peta perbatasan serta peta potensi daerah. Penyatuan geoid dan datum tinggi penentuan tanggal 1 Syawal dicapai dalam program Mawaqit.

    KRT, bekerja sama dengan Departemen Sosial, melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di Nanggroe Aceh Darussalam melalui bantuan pembangkit listrik, peraga pendidikan, pelatihan bagi utusan adat. Sementara itu, BPP Teknologi terus melaksanakan kajian-kajian kelautan nasional dan internasional, dan telah melaksanakan lebih dari 100 pelayaran melalui kapal riset Baruna Jaya. Proses rancang bangun Pesawat Terbang Tanpa Awak (remotely piloted vehicle), kapal patroli cepat 14 m dan Teaching Industri Kelapa Sawit berskala medium, telah memasuki proses penyelesaian.

    Pada tahun 2004, sejumlah peneliti di lingkungan LPND dan universitas memperoleh penghargaan internasional seperti Fellowship L'Oreal-Unesco for Woman in Science, Peneliti terbaik dari Yayasan Toray Indonesia, medali emas pada "International Exhibition of Invention New Technique and Product" (Fakultas Perikanan Univ. Bung Hatta, Padang). Tak kalah membanggakannya, pada tahun 2004 pelajar-pelajar Indonesia berhasil meraih penghargaan-penghargaan internasional. George Saa, pelajar SMU Jayapura, memperoleh The First Step to Nobel Prize di bidang fisika di Polandia, Yudistira Virgus, siswa SMU Palembang, meraih medali emas dalam Olimpiade Fisika Internasional di Korea Selatan. Temuan-temuan teknologi di masyarakat awam juga bermunculan, seperti teknologi pembuat makanan pathi telo (Pathilo) oleh Wahono, dari Gunung Kidul, teknologi listrik accu oleh H. Syaifudin dari Mataram, Lombok, NTB.

    Di samping prestasi-prestasi yang membanggakan ini, dunia riset dan iptek Indonesia masih menghadapi tantangan yang besar. Yang utama adalah memantapkan kebijakan riset dan iptek nasional (national research and science & technology policies) secara lebih koheren dan selaras dengan kebijakan-kebijakan pembangunan nasional baik berjangka panjang, menengah, maupun pendek. Berbagai riset perlu diarahkan untuk bisa menghasilkan information base yang absah dan komprehensif bagi pengambilan keputusan di berbagai sektor pembangunan. Dan oleh karena pembangunan ini bermatra jamak (multidimensional), riset-riset pendukung kebijakan perlu lebih berpola multidisiplin, terbuka, komunikatif, dan accountable.

    **

    KEBIJAKAN riset pada arena global, khususnya di negara-negara OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) tengah menghadapi tekanan untuk mengubah kinerja, efisiensi, dan dampak dari kegiatan-kegiatan riset. Tekanan ini disebabkan oleh meluasnya kesadaran, terutama sejak periode 1990-an bahwa riset yang didanai publik harus bisa bermanfaat lebih dari sekadar peningkatan pengetahuan.

    Kegiatan-kegiatan riset semakin dituntut untuk bisa: (a) meningkatkan stok pengetahuan yang berguna, (b) mendukung dan merangsang interaksi sosial, (c) menciptakan firma/industri baru, dan (d) menyediakan pengetahuan sosial dan humanitas untuk menjamin kualitas kehidupan sosial. Kebijakan riset perlu memastikan terciptanya dampak positif dari riset terhadap keberhasilan ekonomi, kesejahteraan, daya saing, kapasitas inovasi, kualitas kesehatan dan keamanan masyarakat, serta kelestarian biosfer.

    Untuk menjawab tuntutan-tuntutan ini, tampaknya diperlukan sebuah kontrak sosial yang baru bagi iptek, yang didasarkan atas jaminan bagi kolaborasi melalui mediasi politik, ekonomi, dan sains, yang melibatkan para saintis dan aktor-aktor sosial lainnya. Para ahli kebijakan iptek melontarkan gagasan tentang triple helix, sebuah jalinan relasi-relasi baru dari academicians, business people, dan government agencies (ABG), di mana konfigurasi institusional baru ditampilkan dan fungsi-fungsi tradisional universitas dilebur.

    Dalam ko-evolusi kompleks antara teknologi dan masyarakat di abad ke-21 ini, sebuah ruang bersama yang baru dibutuhkan: agora iptek, yakni semacam pusat kehidupan intelektual, politik, komersial, religius, dan sosial di dalam kota. Di ruang publik ini, saintis bertemu dan berinteraksi dengan banyak aktor-aktor sosial lain, mengangkat dan mempertemukan nilai-nilai, dan bersimbiosis. Isu sentral dalam agora ini adalah interaksi, yang menghubungkan produser pengetahuan dengan konsumen pengetahuan, dalam heterogenitas aktor-aktor sosial. Dalam agora iptek ini perlu terdapat ruang bagi indigineous technology dan traditional wisdom untuk bisa tumbuh-berkembang dan berkontribusi dalam memperkaya khazanah iptek nusantara, dengan bertumpu pada prinsip keterbukaan, demokrasi, non-diskriminasi.

    Sejumlah permasalahan mendesak untuk segera dijawab. Pemungsian sistem-sistem teknologi yang ada (infrastruktur transportasi, telekomunikasi, informasi dan metrologi, energi, permukiman dan wilayah, industri-industri migas, penambangan, pupuk, pengolahan pangan, tekstil, dan lain-lain, infrastruktur dan perlengkapan pertahanan militer) membutuhkan riset pengembangan dan manajemen untuk menjamin keselamatan (termasuk kapabilitas pencegahan dan penanggulangan bencana alam), kehandalan, dan keakraban lingkungan di dalam setting sosial-politik-kultural global yang kompleks.

    Sektor-sektor usaha dan perbankan swasta perlu lebih diberi peranan dalam menentukan arah pengembangan iptek, terutama dalam pengembangan komoditas-komoditas bermuatan iptek, agar bisa menembus pasar domestik ataupun internasional. Sektor ekonomi riil memerlukan dukungan riset untuk menyempurnakan infrastruktur (IT, energi, sumber daya air) guna mendukung berbagai jenis kegiatan usaha, khususnya dalam menarik investor asing ke dalam dunia usaha domestik.

    Riset dasar di bidang ilmu-ilmu informasi dan komputasi, dan bidang matematika, jika dikembangkan dengan kebijakan yang tepat, selain akan memperkuat budaya ilmiah, juga menyediakan basis penopang inovasi-inovasi di bidang software design & engineering untuk berbagai macam aplikasi dan pemodelan di berbagai sektor pembangunan. Riset dasar yang menggali potensi biodiversitas nusantara juga berpeluang tinggi untuk berkembang menjadi teknologi yang strategis, untuk menopang ketahanan pangan (mencakup sandang dan kesehatan), dan ketahanan dalam pertahanan. Bidang informasi dan biodiversitas ini juga berpeluang menarik investasi riset internasional ke dalam negeri.

    Di abad ke-21 ini, trans-disiplineritas yang menjembatani sains, ekonomi, dan politik menjadi kunci dalam memobilisasi kapital intelektual masyarakat. Hal ini disepakati dalam sebuah konferensi internasional di Switzerland, 2000, yang dihadiri ratusan universitas, puluhan perusahaan dan perwakilan pemerintahan. Bukan saja ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu fisis yang dipertemukan dalam agora/alun-alun iptek yang baru, tetapi juga bidang-bidang humanitas (seperti sejarah, literatur, dan filsafat). Melampaui matriks disipliner dan matriks sektoral, tampaknya segenap Anak Bangsa semakin perlu berdialog dan berbagi peran dalam simfoni orkestra iptek nusantara, yang menghadirkan riset dan iptek bagi kesejahteraan, martabat, dan peradaban masyarakat hari ini dan generasi-generasi masa depan.***

    Pikiran Rakyat (30 Desember 2004)


  • TULIS TANGGAPAN BARU :

    PERHATIAN : Semua data terminal yang mengakses otomatis dicatat sebagai arsip serta untuk kenyamanan bersama.

    judul :
    penulis : username :     password :
    isi :
     

    » kirim ke teman
    » versi cetak

  •  

      Dikelola oleh TGJ LIPI Hak Cipta © 2000-2017 LIPI